KOMUNIKASI POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI HANURA KOTA TANJUNGPINANG (Studi Pemilihan Legislatif 2014 di Kota Tanjungpinang )

ABSTRAK

Indonesia merupakan sebuah Negara yang menerapkan sistem Demokrasi sebagai bentuk dalam memilih atau mendelegasikan wakil rakyat di parlemen, baik di tingkat pusat atau daerah yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/DPRD), serta senator yang disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Mereka dipilih dengan pemilihan umum legislatif yang digelar guna mewakili rakyat untuk berada di dalam parlemen. umumnya yang berperan dalam pemilu dan menjadi peserta pemilu adalah partai-partai politik, partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.
Komunikasi politik merupakan komunikasi dua arah atau proses pemberian lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang bermuatan atau berisikan pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini pengumpulan data menggunakan wawancara/ interview, pengumpulan data dengan dokumen, studi pustaka dan lapangan.
Di dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi politik oleh Calon Anggota Legislatif Dari Partai Hanura Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, sebagai lembaga yang berada di dalam lingkungan organisasi politik, para kandidat legislatif DPC partai Hanura Kota Tanjungpinang telah mengusahakan berbagai bentuk komunikasi politik. Kegiatan komunikasi politik oleh para calon anggota legislatif DPC partai Hanura Kota Tanjungpinang tahun 2014, terdapat unsur-unsur komunikasi politik yang terdiri dari komunikator politik, pesan politik, saluran atau media politik, sasaran atau target politik dan pengaruh atau efek komunikasi politik.

Kata Kunci : Politik, Komunikasi Politik, Partai Hanura

KINERJA ANGGOTA KOMISI II BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Provinsi Kepulauan Riau secara efisien dan efektif, perlu ditunjang oleh ketersediaan alat kelengkapan Dewan, salah satunya yaitu pembentukkan komisi-komisi kerja. Permasalahan berkenaan kinerja Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, seperti kemampuan memahami materi substansi peraturan perundangan yang disusun berlandaskan analisis aspek filosofis, yuridis dan sosiologis, pengetahuan dan kekerampilan di bidang legal-drafting, penguasaan prinsip dasar akuntansi, anggaran kinerja, teknik penyusunan dan manfaat anggaran.
Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimana kinerja Anggota Komisi II Bidang perekonomian dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau. Serta faktor- faktor apa yang penghambat peningkatan kinerja anggota Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Provinsi Kepulauan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola dan kategori serta satuan uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema seperti yang disarankan oleh data. Hasil penelitian adalah cukup baik kinerja Anggota Komisi II Bidang perekonomian dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau.
Populasi adalah semua anggota Komisi II Bidang perekonomian dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau yang berjumlah 12 orang. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuh atau sensus dimana seluruh jumlah populasi dijadikan responden penelitian. Adapun Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau dijadikan informan kunci.
Hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa kinerja Anggota Komisi II Bidang perekonomian dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan menunjukkan kondisi cukup baik.
Faktor penghambat kinerja anggota Dewan Komisi II, seperti kualitas sumber daya manusia anggota Komisi II Bidang perekonomian dan Keuangan DPRD Provinsi Kepulaaun Riau yang kurang, disiplin anggota dewan yang masih rendah, tidak adanya penerapan punishmant kepada anggota Dewan yang tidak menjalankan tugasnya dan jumlah anggota Dewan Komisi II yang tidak sebanding dengan bidang tugasnya.