Kebijakan | Repositori Tugas Akhir Universitas Maritim Raja Ali Haji

KEBIJAKAN PENGENTASAN WILAYAH KUMUH (Studi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Tanjungpinang)

on: September 06, 2017In: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi pemerintah kota/kabupaten, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga... Read more

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNG PINANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM (studi kasus jam belajar anak sekolah)

on: September 03, 2017In: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM (studi kasus jam belajar anak sekolah) Oleh Maydiansyah Abstrak Penelitian ini bertujuan... Read more

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2015 (Studi Pada Pemberian Pelayanan Kesehatan)

on: August 27, 2017In: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melak... Read more

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016

on: August 27, 2017In: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dalam rangka meningkatkan mutu dan menjaga agar hasil perikanan yang dikonsumsikan dan atau diperdagangkan kepada masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri tetap memenuhi sy... Read more

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.04/2012TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARANBARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHANBEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI DI KABUPATEN BINTAN (Studi Kasus : Peredaran Rokok Khusus Kawasan Bebas Tahun 2015)

on: August 23, 2017In: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kebijkan pemerintah yang menunjang pembangunan yaitu kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dimana kebijakan tersebut lebih meningkatkan pembangunan kearah perekonomian. Free Trade Zo... Read more

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015

on: August 22, 2017In: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kebijakan yang dikeluarkan melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkup instansi pemerintah, memili... Read more

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT ESCO KABUPATEN BINTAN

on: August 20, 2017In: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

A B S T R A K Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pegawai merupakan salah satu aspek perlindungan ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja. Pemikiran dasar kebi... Read more

DINAMIKA PELAKSANAAN UANG KULIAH TUNGGAL DI UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (PERIODE TAHUN 2013-2017)

on: August 17, 2017In: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sebagian Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Fungsi dari UKT ini adalah memberikan subsid... Read more

Informasi

Tahun Publikasi